BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Sejarah Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara fenomena
ekonomi berubah dilihat dari sudut pandang historisnya. Analisis dalam sejarah ekonomi
dilakukan menggunakan gabungan metode sejarah, metode statistik dan teori
ekonomi terapan sampai peristiwa bersejarah. Topik ini meliputi sejarah bisnis,
sejarah keuangan dan mencakup bidang sejarah sosial seperti sejarah kependudukan
dan sejarah buruh. Sejarah ekonomi kuantitatif juga disebut sebagai kliometrik.
1.2 Rumusan
Masalah
a. Sejarah
Pra Kolonialisme
b. Era
Pendudukan Jepang
c. Ekonomi
Indonesia pada masa ORLA, ORBA, dan Reformasi
1.3 Tujuan
Penulisan
a. Untuk
mengetahui sejarah perkembangan ekonomi masa pra kolonialisme
b. Mengetahui
sejarah ekonomi pada era pendudukan Jepang
c. Mengetahui
sejarah ekonomi Indonesia pada masa orde lama hingga reformasi
BAB II
ISI
2.1 Sejarah
Pra Kolonialisme
Sejarah awal
Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan
Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Bukti fisik awal
yang menyebutkan tanggal adalah dari abad ke-5 mengenai dua kerajaan bercorak
Hinduisme: Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di
pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai
wilayah tersebut.
Di saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan
peradaban berusia ribuan tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di
Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang
sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung
dalam semacam ikatan perdagangan (seperti di Maluku).
Kerajaan
Hindu-Buddha
Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat
hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti
India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia
diperkirakan pada awal tarikh Masehi, dibawa oleh para musafir dari India
antara lain: Maha Resi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara
Guru atau Dwipayana dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Budha
Pahyien.
Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan
bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan
Kerajaan Sunda sampai abad ke-16.
Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.
Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.
Kerajaan
Islam
Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara
abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut
didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang
Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok, dll. Kerajaan tersebut dapat dibagi
menjadi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu di Sumatera, Jawa,
Maluku, dan Sulawesi.
Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12,
namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat
itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui
Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia
Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7.
2.2 Era Pendudukan Jepang
Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita.
Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika
mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan
ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi
ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi
prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi.
Selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik
Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik,
perusahaan-perusahaan, telekomunikasi dan lainlain. Hal ini dilakukan karena
pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa
perbekalan makanan Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang
diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang
dianggap sebagai barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan
perang diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan dana tanaman jarak untuk
pelumas.
Pola ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara
konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap
lingkungan daerah harus melaksanakan autarki (berdiri di atas kaki sendiri),
yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki,
Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan
Laut Jepang) dibagi atas 3 lingkungan autarki. Karena dengan sistem
desentralisasi maka Jawa merupakan bagian daripada “Lingkungan Kemakmuran
Bersama Asia Timur Raya”
Pemimpin-pemimpin Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam kegiatan
Romusha ini. Bung Karno memberi contoh berkinrohonsi (kerja bakti), Bung Hatta
memimpin Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamijoyo, S.H.
mempelopori pembaktian barang-barang perhiasan rakyat untuk membantu biaya
perang Jepang.
Akibat dari Romusha ini jumlah pria di kampung-kampung semakin menipis,
banyak pekerjaan desa yang terbengkelai, ribuan rakyat tidak kembali lagi ke
kampungnya, karena mati atau dibunuh oleh Jepang. Coba bandingkan dengan rodi
pada jaman penjajahan Belanda! Untuk mengawasi penduduk atas terlaksananya
gerakan-gerakan Jepang maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke
pelosok pelosok pedesaan. Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia
khususnya di Jawa dimanfaatkan secara kejam untuk kepentingan Jepang. Akibat
dari tekanan politik, ekonomi, sosial maupun kultural ini menjadikan mental
bangsa Indonesia mengalami ketakutan dan kecemasan.
2.3
Ekonomi Indonesia pada masa ORLA, ORBA, dan Reformasi
Masa
Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk,
antara lain disebabkan oleh : Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu)
mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada
bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori
moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat
harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem
ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada
pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez
passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan
pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus
pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem
ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam
sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi,
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah
karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini
banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai
akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali
lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi
terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis)
baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
Orde Baru
Pada awal orde baru,
stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritasutama. Program
pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan
negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak
dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal
ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan
sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan
praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam
perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah
tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Kebijakan ekonominya
diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan
: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia
berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator
kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka
kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga
berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB
dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Namun dampak negatifnya
adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat
korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental
pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang
merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling
buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan
cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Era Reformasi
Era reformasi dimulai ketika orde baru berakhir. B. J. Habibie yang
mengawali masa reformasi membuat kebijakan yang diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN,
pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pemerintahan dilanjutkan
oleh Megawati Soekarnoputri yang mengalami masalah-masalah mendesak untuk
dipecahkan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Pada masa kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi
subsidi BBM dan Bantuan Langung Tunai (BLT). Kebijakan untuk meningkatkan
pendapatan perkapita ditempuh dengan cara mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Pada masa reformasi perekonomian Indonesia berangsur membaik,
harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan di era Reformasi ini
merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang sehingga belum
menemukan suatu arah yang jelas. Setidaknya reformasi telah membawa Indonesia
untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus
dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya. Dan pada saat ini memang
Indonesia sudah mulai berorientasi ke luar dalam hal menjalin kerjasama dengan
dunia luar di bidang ekonomi. Memang pada kenyataannya, apabila Indonesia
menerapkan pembangunan dalam bidang ekonomi yang berorientasi ke luar, hal
tersebut bias merubah tatanan baru dan menciptakan stabilitas perekonomian di
Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya stabil dalam aspek-aspek lainnya
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sejarah Indonesia meliputi
suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah
berdasarkan penemuan “Manusia Jawa” yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Secara
geologi, wilayah Indonesia modern merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua
utama: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Kepulauan
Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah
berakhirnya Zaman Es, hanya 10.000 tahun yang lalu.
DAFTAR PUSTAKA
0 komentar:
Posting Komentar